Kasus kekerasan yang terdapat di perguruan tinggi merupakan kondisi darurat yang harus segera ditangani dan memerlukan kerja sama semua pihak dari civitas akademika di perguruan tinggi dalam mengatasi permasalahan ini. UNJ sebagai salah satu perguruan tinggi yang terdapat di ibu kota Negara yaitu Jakarta dan sebagai salah satu perguruan tinggi yang mencetak calon-calon guru dari tingkat Taman Kanak-kanak hingga Sekolah Menengah Atas yang berintegritas serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral, menyambut baik dan merespon secara positif. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dengan melakukan langkah konkrit dengan segera membuat dan menetapkan Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Universitas Negeri Jakarta pada tanggal 9 Desember 2021. Peraturan Rektor tersebut menjadi dasar dalam pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan UNJ. Sebelum pembentukan Satgas, UNJ membentuk Tim Verifikasi Calon Anggota Satgas Sementara PPKS terlebih dahulu berdasarkan Surat Tugas Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 1083/UN39/HM.01.02/2021 pada tanggal 15 Desember 2021 dan telah melakukan seleksi pada calon anggota Satgas Sementara PPKS UNJ pada tanggal 15-29 Desember 2021 dengan rincian tahapan administrasi dan wawancara mengenai integritas, kepekaan gender, kompetensi, komitmen dan pengalaman.

Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi untuk menyempurnakan aturan sebelumnya, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 pada tanggal 14 Oktober 2024. Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Universitas Negeri Jakarta pada tanggal 3 Maret 2025